Pelat Merah Vs. Pelat Kuning

N364RA

Pelat Merah dan Pelat Kuning, mungkin begitu gambaran yang saya berikan untuk pemberian fasilitas mobil mewah untuk para pejabat dan pemberian fasilitas kendaraan umum untuk masyarakat. Sungguh ironis bangsa ini, dimana masih tinggi tingkat kemisminan, pengangguran, Angka Kurang Gizi, putus sekolah, dan buruknya layanan kesehatan untuk masyarakat, Pemerintah SBY yang katanya dipilih rakyat (walau tidak semua memilihnya) menghambur-hamburkan uang untuk membeli mobil mewah untuk para pejabat negara, tidak hanya para menteri, pimpinan dewan juga mendapat jatah yang sama. Sekretariat Negara membagi-bagikan 150 unit mobil itu kepada para pejabat tinggi negara.

Sungguh sebuah DOSA besar yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara, sebuah penistaan atas amanat kepercayaan rakyat, dimana saat pemilu semua memberi janji manis tidak perduli dari partai oposisi atau partai koalisi pemerintah, semua berjanji manis. Tapi apa boleh dikata, tabiat dari para pejabat yang hanya “memanfaatkan rakyat” jika ada maunya pun terulang, kekecewaan puluhan tahun terulang kembali, pejabat saat ini sama saja dengan jaman Soeharto.

Mungkinkah semboyan “BISA” yang di dengungkan partai penguasa saat ini adalah kependekan dari “bisa membodohi rakyat, bisa memaksimalkan korupsi, dan bisa-bisa lainya seperti ular yang berbisa”. Melihat kelakuan dari para pejabat, rasa pesimistis pasti telah melekat di sanubari rakyat. Pemberian mobil dinas itu adalah sebuah akal bulus untuk menghabiskan anggaran negara, belum menunjukan kinerjanya tetapi sudah minta fasilitas mewah.

Coba bandingkan dengan fasilitas yang diterima oleh rakyat (pelat kuning), kita bisa saksikan di jalan-jalan dimana hampir sebagian besar pemilik sah bangsa ini (rakyat Indonesia) mendapat fasilitas kendaraan butut yang mengantar mereka menjalani kehidupan, dengan adanya impor mobil bekas untuk kendaraan umum, impor kereta bekas untuk fasilitas Umum. Mengapa hal itu tidak dilakukan untuk jatah kendaraan pejabat yaitu import mobil bekas untuk para pejabat yang ada.

Dan saat ini di balik fasilitas yang mewah, banyak kendaraan pelat merah yang dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai jalan-jalan ke mall, atau pelesiran ke daerah-daerah wisata. Mungkin sudah saatnya dibuat jajak pendapat kepada masyarakat tentang perlukah seorang pejabat mendapat fasilitas yang lux, sedangkan rakyat sedang menderita. Masih teringat di benak kita mengenai kasus Lapindo yang sampai ini masih terkatung-katung, dimana ribuan orang menderita karenanya, tetapi apa reaksi pejabat? Hanya sebuah retorika yang tidak ada penyelesaian secara komprehensif dan menyeluruh untuk rakyatnya.

Alasan pergantian kendaraan juga sangat lucu. Sekretariat Negara beranggapan bahwa mobil yang lama patut diganti karena sering masuk bengkel. Alasan yang menurut kita mengada-ada dan hanya berdalih dari sesuatu yang menjadi sorotan publik, sangat kontras dengan mereka yang juga menjadi pejabat di negara lain. Padahal kalau mau dibandingan, kehidupan ekonomi di negara-negara yang kita sebutkan di atas jauh lebih baik daripada kita. Kalau keadaan ini dibiarkan maka ujung-ujungnya hanyalah masalah waktu bahwa rakyat akan marah dan menyimpan kekecewaan. Masyarakat yang sulit mencari nafkah dan hidup hanya dari hari ke hari, tidak pernah membayangkan besarnya uang miliaran rupiah. Karena itu mereka akan sangat mudah terprovokasi kalau menyaksikan parade mobil-mobil mewah itu di gedung pemerintah dan gedung parlemen. Pemberi mandat hidup hina dan miskin sementara yang menerima mandat hidup sesuka hati dalam kemewahannya.

Coba kita bandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan pada Maret 2009 sebesar 14,15% atau sebanyak 32,53 juta jiwa. Sejak 2004-2009 angka kemiskinan hanya turun 2,45% dari 16,6% menjadi 14,15% atau hanya berkurang 3,57 juta jiwa, atau kita bisa lihat angka pengangguran terbuka kita bisa dapatkan Angka Pengangguran 2009 naik jadi 9%. Jumlah pengangguran di Indonesia 9,43 juta orang.

Sungguh ironi, dengan 150 Mobil mewah dan fasilitas mewah yang di terima pejabat, padahal sebenarnya dana pengadaan satu mobil bisa digunakan untuk besaiswa bagi masyarakat. Untuk biaya pengadaan satu mobil bisa menggratiskan biaya pendidilan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun, lalu bagaimana dangan 150 mobil, silahkan anda kalikan sendiri.

Seandainya uang yang digunakan untuk diberikan sebagai fasilitas mewah di pakai untuk kepentingan rakyat seperti membuatkan fasilitas untuk rakyat seperti proyek perbaikan kendaran umum, atau pemberian perumahan murah untuk rakyat, atau perbaikan gizi untuk balita dan pemberantasan gizi buruk, atau pemberian gratis pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia, atau pengentasan kemiskinan dengan membuat perusahaan yang membantu mengurangi kemiskinan, dan program-program kepada rakyat. Memang alasan pemberian fasilitas mewah untuk menekan angka korupsi, tetapi kenyataanya para pejabat yang mendapat fasilitas mewah tetap korupsi, malah angka korupsi meningkat, jadi benarkah pejabat yang mendapat gaji dan fasilitas tidak akan korupsi, jawabnya tidak juga. Jadi daripada diberikan kepada pejabat yang korup yang selalu mencari peluang untuk korupsi, lebih baik di berikan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kesejahteraan pejabat.

Erwin Arianto <erwinarianto@gmail.com>
Sumber : http://www.facebook.com/people/Erwin-Arianto/677249149

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: